PALEMBANG – Aroma keangkuhan dan ketidakprofesionalan menyeruak tajam dari lantai Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Dra. Poniyem, M.Pd. Kabid SMA Disdik Sumsel kini menjadi sorotan tajam setelah diduga melakukan aksi “menghilang” dari ruangannya demi menghindari kejaran konfirmasi awak media dan permohonan rakyat kecil pada Selasa (13/01/2026).
Wali Murid Jauh-Jauh dari Dusun, Dibalas Sikap Tak Beradab
Penderitaan dialami oleh seorang wali murid yang menempuh perjalanan 4 jam dari pelosok dusun demi mendapatkan tanda tangan berkas ijazah anaknya. Sejak pagi buta hingga petang menyapa, sang wali murid setia menunggu di depan pintu ruangan Kabid SMA. Ironisnya, alih-alih dilayani, ia justru disarankan pulang tanpa hasil.
“Saya ini dari dusun, perjalanan 4 jam. Kalau saya pulang, besok ke sini lagi belum tentu bisa ketemu Ibu Kabid,” ungkap wali murid tersebut dengan nada bergetar penuh kekecewaan. Meski telah memohon untuk tetap menunggu, nurani sang pejabat nampaknya telah tumpul.
Misteri “Pintu Rahasia” dan Dugaan Menghindar dari Isu Pungli
Ketegangan memuncak saat Tim 7 Media Partner hadir untuk melakukan konfirmasi terkait carut-marut dunia pendidikan di Sumsel, khususnya dugaan pungli berkedok uang komite dan uang bangunan di hampir seluruh SMA Negeri.
Setelah berjam-jam menunggu dengan alasan “sedang ada tamu kepala sekolah”, Tim 7 melihat seorang tamu keluar. Namun, saat staf masuk untuk memberitahukan kehadiran media, jawaban di luar nalar didapat: “Ibu Kabid sudah tidak ada di ruangan.”
Sontak, Tim 7 dan wali murid terkejut luar biasa. Bagaimana mungkin seorang pejabat bisa raib dari ruangan padahal mereka berjaga tepat di depan pintu satu-satunya? Dugaan adanya “pintu rahasia” untuk kabur dari tanggung jawab pun menyeruak. Sikap ini dinilai sebagai bentuk nyata arogansi pejabat yang anti-kritik dan anti-rakyat kecil.
Tuntutan Copot Jabatan dan Aksi Massa
Atas perlakuan yang dianggap melecehkan profesi jurnalis dan mengabaikan hak masyarakat, Tim 7 Media Partner bersama Gerakan Pemuda Peduli (GPP) Sumsel menyatakan sikap tegas. Mereka mendesak Pj Gubernur Sumsel dan Kepala Dinas Pendidikan untuk segera mencopot Kabid SMA dari jabatannya.
“Baru jadi Kabid saja susahnya minta ampun untuk ditemui, apalagi jadi pejabat tinggi? Ini preseden buruk bagi dunia pendidikan Sumsel. Kami butuh pelayan masyarakat, bukan penguasa yang lari dari tanggung jawab,” tegas perwakilan Tim 7.
Sorotan Tajam Pungli Berkedok Komite
Selain masalah arogansi, Tim 7 juga menyoroti akutnya praktik pungli berkedok uang komite, uang bangunan saat PPDB, hingga SPP bulanan di SMA/SMK Negeri se-Sumsel. Hal ini dinilai menampar keras program Sekolah Gratis/Sekolah Bersubsidi pemerintah pusat yang telah mengucurkan Dana BOS dalam jumlah fantastis.
Dalam waktu dekat, Tim 7 Media Partner dan GPP Sumsel berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Dinas Pendidikan Sumsel. Tuntutan mereka jelas:
Copot Kabid SMA yang dinilai arogan dan tidak kompeten.
Ultimatum Kepala Sekolah agar menghentikan segala bentuk pungli berkedok komite.
Kembalikan Marwah Pendidikan Sumsel yang bersih dari praktik pemerasan terhadap wali murid.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan “aksi kabur” tersebut. Masyarakat kini menunggu keberanian Gubernur untuk menindak tegas pejabat yang antikritik.(Tim 7)