PALEMBANG – Puluhan mahasiswa hukum yang tergabung dalam Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH) Unisti Sjakhyakirti menggelar kritik rasa kekecewaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Dalam forum pertemuan tersebut, LKBH UNisty mengkritis segera melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel).
Kritik ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan mahasiswa terhadap penanganan kasus korupsi di daerahnya yang dinilai berjalan lamban,sementara KPK gencar melakukan OTT di provinsi lain, seperti Riau.
Obie selaku perwakilan mahasiswa, menegaskan bahwa dugaan korupsi di Sumsel “lebih parah dan masif” dibandingkan kasus di Riau. Pihaknya bahkan mengklaim telah memiliki data awal dan bukti terkait penyelewengan dana APBD.
Para mahasiswa menuntut KPK untuk membuka kembali dan mengusut tuntas berbagai laporan dugaan korupsi yang mandek di wilayah Sumsel, termasuk yang menyeret nama-nama mantan pejabat sebelumnya.
Mereka mengancam akan menggelar aksi besar-besaran jika kritikan mereka tidak direspon serius oleh lembaga antirasuah tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Gubernur Sumsel maupun KPK terkait tuntutan spesifik mahasiswa dalam berita ini. Pihak berwenang di KPK sebelumnya pernah menyatakan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.(Red)