Palembang, – Gabungan Pemuda Peduli Sumatera Selatan (GPP-Sumsel) secara resmi menyatakan sikap melawan segala bentuk praktik pungutan liar (pungli) dan penindasan terhadap wali murid di lingkungan pendidikan Sumatera Selatan.
Sebagai bentuk protes nyata, GPP-Sumsel akan menggelar aksi damai pada Rabu, 25 Februari 2026, pukul 10.00 WIB di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
Aksi ini dipicu oleh temuan dugaan praktik pungli yang sistematis di dua sekolah menengah di Palembang, yakni SMKN 6 dan SMAN 18. Dugaan pelanggaran mencakup pungutan komite hingga jutaan rupiah, praktik “denda absen”, dobel pembayaran SPP, hingga intimidasi terhadap wali murid yang kritis.
“Kami tidak bisa membiarkan kepala sekolah bertindak sebagai penindas wali murid di tengah sulitnya kondisi ekonomi. Mafia pungli harus dibersihkan dari dunia pendidikan kita,” tegas Obie perwakilan GPP-Sumsel dalam pernyataan sikapnya.
Lebih lanjut, GPP-Sumsel mengungkapkan adanya intimidasi terhadap wali murid yang berani bersikap kritis. Hal ini memicu keresahan luas yang berujung pada enam tuntutan utama yang akan disampaikan dalam aksi mendatang:
- Copot Kepala Sekolah SMKN 6 dan SMAN 18 Palembang.
- Audit dan Usut Tuntas aliran dana ilegal di sekolah terkait.
- Hapuskan Pungli dan sistem “denda absen” yang memberatkan siswa.
- Tindak Tegas oknum Humas dan Guru yang terlibat dalam praktik penyelewengan.
- Mendesak penerbitan Surat Edaran larangan keras segala bentuk pungutan di sekolah.
- Melaporkan Temuan ke Satgas SaberPungli untuk proses hukum lebih lanjut.
GPP-Sumsel mengajak seluruh elemen masyarakat, orang tua siswa, dan pemuda yang peduli terhadap masa depan pendidikan di Sumatera Selatan untuk bergabung dalam aksi damai ini demi mewujudkan pendidikan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.
“Ini bukan sekadar aksi protes, tapi perjuangan untuk hak setiap anak mendapatkan pendidikan layak tanpa diperas oleh sistem yang korup,” pungkas Obie.(42<)