Empat Lawang (Sumsel) jurnalsumsel86.my.id – Berdasarkan berita yang ditayangkan beberapa hari lalu mengenai pungutan siswa baru baik SDN 05 Paiker Maupun SMPN 04 Paiker, yang sudah meresahkan kalangan wali murid yang tergolong miskin, namun harus mengikuti dan membayar yang telah di tentukan dari pihak sekolah
Biaya masuk SDN 05 Paiker satu siswa dipungut biaya Rp. 450.000 dengan alasan untuk biaya baju olahraga, sementara biaya untuk masuk SMPN 04 Paiker di tahun 2020 siswa di pungut biaya Rp. 850.000 namun untuk tahun 2022/2023 pungutan naik mencapai 1.000.000 persiswa baru, pungutan seperti ini berjalan setiap tahun
Ingin minta konfirmasi, namun nomor WA Kepsek selalu tidak aktif, sementara pihak diknas Empat Lawang, sudah terlebih dahulu diberitahukan, namun setelah manggil Kepsek SDN 05 Paiker, Kepsek menjelaskan bahwa semua yang dilaporkan itu tidak benar, namun berbeda dengan fakta lapangan wali murid siswa mengakui semua yang telah dilakukan oleh SDN 05 Paiker, namun pihak diknas nampaknya lebih meyakini keterangan Kepsek SDN 05 Paiker, meskipun sudah di jelaskan bahwa keterangan itu bohong semua
Namun kekecewaan masyarakat wali murid tidak di gobres oleh pihak diknas Empat Lawang, padahal yang menyampaikan info tersebut dari kalangan warga miskin, yang mestinya harus mendapat perhatian dari pemerintah melalui diknas
Kecurigaan wali murid terucap, “kami kira Kabid tingkat SD juga menikmati upeti dari pihak sekolah, sehingga tidak ada reaksi tegas menindak pihak sekolah, selain itu kepsek memberikan jawaban bohong kepada Kabid, sementara Kabid percaya saja”, ungkap beberapa wali murid
“Dengan demikian kita masih ada harapan, PJ Bupati dan Kadiknas Empat Lawang dapat turun lapangan dan menindak tegas kepsek yang bermasalah, agar pendidikan dapat berjalan sesuai harapan dan wali murid yang mayoritas miskin tidak lagi dibebani pungli”, harap nya
“Kepsek sudah digaji oleh negara, namun masih saja merampok secara halus rakyat miskin melalui siswa, dengan ini kami mohon perhatian dari pemerintah Empat Lawang dan pemerintah Sumsel”, keluh mereka (Yayan)
